Arahan Prabowo Agar Pendukung Tidak Turun ke Jalan Dinilai Sebagai Kenegarawanan
jpnn.com, JAKARTA - Arahan presiden terpilih Prabowo Subianto yang meminta agar para pendukungnya membatalkan aksi turun ke jalan di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) menjelang putusan sengketa pilpres, dinilai sebagai bentuk kenegarawanan.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Yuddy Chrisnandi mengatakan pengerahan aksi massa berpotensi menimbulkan kerusuhan massal.
"Jika hal itu terjadi di tengah ketidakpastian gejolak internasional saat ini dapat memukul perekonomian nasional," kata Yuddy, dalam keterangannya, Jumat (19/4).
Selain itu, kata Dubes RI untuk Ukraina Armenia dan Georgia periode 2017-2021, hal tersebut bisa menjadi beban berat pemerintah yang ujungnya kesengsaraan rakyat kecil.
Perang Rusia di Ukraina yang belum selesai dan perang Israel di Palestina yang masih memanas, hingga serangan Iran ke Israel yang dapat mengobarkan perang wilayah Timur Tengah, secara tidak langsung sudah memukul nilai kurs rupiah yang melemah drastis dalam sepekan terakhir.
"Jika peperangan tersebut tidak segera berhenti, kondisi perekonomian global makin terpuruk, Indonesia tidak mungkin menghindarinya," tuturnya.
Menurut Yuddy, situasi yang berat itu akan bertambah sulit jika stabilitas politik dan keamanan nasional bergolak.
"Kita semua akan menanggung kerugian yang cukup berat dari berbagai sektor," jelas Menpan RB periode 2014-2016.
Arahan Prabowo agar pendukungnya tidak turun ke jalan dinilai sebagai bentuk kenegarawanan.
- Karyawan PT Sritex Bakal Demo di Jakarta, Sebut Nama Prabowo
- Arief Poyuono Merespons Polemik PPN 12 Persen
- Pengamat: Prabowo Bisa Mengajukan Penundaan PPN 12 Persen dalam APBNP 2025
- Denny JA Sebut Prabowo dapat Sentimen Negatif soal Pilkada Dipilih DPRD
- Perlu Political Will Prabowo untuk Menunda PPN 12 Persen Melalui APBNP
- Pengumuman, Beras Bakal Kena PPN 12 Persen, Simak Detailnya